Bayangkan sebuah sistem pendidikan di Amerika Serikat yang berjalan tanpa adanya Departemen Pendidikan federal. Apakah hal ini akan membawa kebebasan lebih bagi sekolah, atau justru menciptakan slot bet 400 ketimpangan yang lebih dalam? Pertanyaan ini menjadi semakin relevan di tengah diskusi yang terus berkembang tentang peran pemerintah pusat dalam mengelola pendidikan nasional.
Departemen Pendidikan AS, yang berdiri sejak 1979, selama ini bertugas mengatur, mendanai, dan mengawasi sistem pendidikan publik di seluruh negeri. Namun, ide untuk menghapusnya bukan hal baru. Sejumlah politisi konservatif sejak lama telah mengusulkan agar kendali pendidikan sepenuhnya dikembalikan ke negara bagian atau bahkan distrik lokal. Mari kita telaah apa yang mungkin terjadi jika hal itu benar-benar terjadi.
1. Lebih Banyak Otonomi, Tapi Juga Ketimpangan
Tanpa Departemen Pendidikan, negara bagian akan memiliki kekuasaan penuh atas kebijakan, kurikulum, dan pendanaan. Hal ini bisa memberikan keleluasaan besar dalam menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan lokal. Di satu sisi, sekolah bisa lebih inovatif dan fleksibel. Di sisi lain, wilayah dengan pendanaan rendah bisa makin tertinggal, karena tidak ada lagi standar nasional yang mengatur distribusi bantuan.
Negara bagian yang kaya mungkin dapat memberikan fasilitas dan teknologi canggih untuk sekolah-sekolahnya, sementara daerah terpencil atau berpenghasilan rendah bisa kesulitan hanya untuk menyediakan buku pelajaran yang memadai.
2. Penghapusan Standar Nasional
Selama ini, Departemen Pendidikan bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh siswa di AS memiliki akses pada standar pendidikan yang sama, termasuk melalui program-program seperti No Child Left Behind dan Every Student Succeeds Act. Tanpa lembaga ini, tidak ada lagi tolok ukur nasional, dan evaluasi pendidikan bisa sangat bervariasi dari satu negara bagian ke negara bagian lain.
Akibatnya, mobilitas siswa antardaerah pun akan terganggu. Bayangkan seorang siswa yang pindah dari New York ke Mississippi dan tiba-tiba harus menyesuaikan diri dengan kurikulum yang sangat berbeda.
3. Pendidikan Bisa Jadi Alat Politik Lokal
Ketika kendali penuh dipegang oleh negara bagian, keputusan pendidikan berpotensi besar dipolitisasi. Isu-isu seperti pengajaran sejarah, seksualitas, dan perubahan iklim bisa menjadi alat tarik-ulur politik lokal. Tanpa pengawasan pusat, nilai objektif dan ilmiah dalam pendidikan bisa lebih mudah dikorbankan demi agenda politik tertentu.
Baca juga:
Pendidikan Global: Dulu Cuma Lihat di Film, Sekarang Bisa Nyari di Google!
4. Nasib Guru dan Tenaga Pendidik
Departemen Pendidikan juga memainkan peran penting dalam menetapkan regulasi dan tunjangan untuk guru, termasuk perlindungan tenaga pendidik dan pelatihan berkelanjutan. Tanpanya, kualitas guru bisa sangat bervariasi tergantung negara bagian, dan tunjangan yang mereka terima bisa dipangkas sesuai anggaran lokal. Ini tentu akan memengaruhi motivasi dan kualitas pengajaran di sekolah.
5. Kemungkinan Terjadinya Pendidikan “Kasta” Baru
Dengan sepenuhnya diserahkan kepada wilayah masing-masing, sistem pendidikan bisa mengarah pada pembentukan kelas-kelas sosial baru yang lebih ekstrem. Sekolah swasta elit akan makin berjaya, sementara sekolah publik di wilayah miskin akan kesulitan berkembang. Jika dibiarkan, ini akan memperlebar jurang kesenjangan pendidikan di AS.